Dari JEMBER mengemis, ditangkap SAPOL PP

PENAJAM-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mengamankan pengemis yang masih beroperasi di daerah ini, terutama beroperasi pada hari pasar Rabu dan Sabtu di Pasar Petung, Kamis dan Minggu di Pasar Penajam Permai.

Pengemis yang diamankan Satpol PP itu bernama Ali Wafa, warga yang sesuai identitas dirinya berasal dari Arjasa, Jember, Jatim. Ia mengaku, selama setahun terakhir ini tinggal di rumah sewa milik seorang warga di Kompleks Perumahan BTN Km 4 Nenang, Kecamatan Penajam.

“Pekerjaan saya hanya mengemis dengan cara membaca Alquran. Surat yang hapal hanya surat Yasin dan surat-surat pendek lainnya itulah yang selama ini saya baca untuk mengharap sumbangan dan sedekah dari orang-orang yang lewat di hadapan saya saat saya membaca Alquran,” kata Ali Wafa kepada petugas Satpol PP yang membawanya ke markas satuan pengaman peraturan daerah (perda) itu.

Ali Wafa yang mengaku masih bujang ini semula berniat akan tinggal lebih lama lagi di daerah ini, namun setelah digelandang ke Markas Satpol PP niatnya untuk tinggal lebih lama itu berubah dengan rencana ingin pulang sekitar 3 hari lagi setelah dirinya tertangkap aparatur pemerintahan daerah.

“Hasil mengemis saya selama ini saya kirim buat menghidupi orang tua saya yang kini hanya tinggal seorang bapak saja, dan ibu saya telah lama meninggal dunia” kata bujangan yang berusia 28 tahun ini.

Setelah diberikan arahan oleh Kasi Ops Satpol PP Penajam Paser Utara Ady Irawan, Ali Wafa kemudian dilepas kembali sembari diminta jangan lagi melakukan aksi mengemis dengan cara apapun di daerah ini, karena melanggar perda. “Setelah ini saya berencana akan pulang ke Jember dan akan hidup seperti biasa sebagai seorang petani di kampung,” janjinya kepada petugas

Pejabat Jangan Cuma Pintar Bicara

PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap, berang pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan  (Musrenbang) yang diadakan dilantai satu kantor Bupati, Kamis, ( 24/3) kemarin. Ia menilai banyak pejabat yang hanya pintar omong. Padahal, ia menginginkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa benar-benar meningkatkan etos kerja dengan sungguh-sungguh, untuk kepentingan  pembangunan daerah dan juga dalam pengawasan anak buahnya.

“Jadi pejabat pemerintah jangan hanya pintar bicara. Kepintaran harus diaplikasikan untuk peningkatan pembangunan untuk kepentingan rakyat,” tegas Bupati. Bupati menegaskan, bicara perlu, tapi harus sesuai dengan keperluan dan benar-benar dibuktikan di lapangan.

Memang, Bupati seakan gerah dengan beberapa SKPD yang belum mampu menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik dan benar. Terutama untuk administrasi. Beberapa SKPD sering mengalami kesulitan dan bahkan bingung saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti yang terjadi baru-baru ini

Pelajaran Kurikulum masuk kurikulum Sekolah

PENAJAM -Masalah lalu lintas bukan hanya tanggung jawab Kepolisian, namun tanggung jawab bersama. Sementara ditingkat sekolah merupakan tanggung jawab para pendidik di sekolah dan bagi keluarga merupakan tanggung jawab para kepala rumah tangga dan masyarakat secara umum.

Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Widaryanto menegaskan itu saat memberikan arahan pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara dengan Polres Penajam Paser Utara tentang Kurikulum Pendidikan Lalulintas Tahun 2011 di sekolah semua tingkatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (24/3), kemarin.

Acara tesebut dilaksanakan di Mapolres dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rahman Nurhadi, para kepala sekolah SMA, SMK, SMP dan SD di daerah itu. MoU yang sama ditingkat nasional juga dilakukan Kapolri dengan Dirjen Pendidikan Menengah Atas di Jakarta.

Kapolres didampingi Kastlantas Usman Arief menyebutkan, Kepolisian juga telah proaktif melaporkan bila ada ruas-ruas jalan yang rusak berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, yang secara berjenjang menyampaikan ke Bupati. Untuk ini juga Kepolisian melakukan kerja sama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memasukkan Kurikulum Pendidikan Lalulintas bagi murid sekolah dari SD, SMP dan SMA dalam rangka memberikan kesadaran, pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya disiplin berlalu lintas.

SUARA RAKYAT

"Pendidikan adalah masa depan bangsa". Kita seringkali mendengar ini dari pemerintah maupun pejabat di pusat-pusat pendidikan. Tetapi nyatanya bagaimana? Di negara ini pemerintah masih hanya membagi kurang dari 10% dari anggaran negara untuk pendidikan. Tetapi, kita beruntung karena, walapun anggarannya sangat sedikit tidak ada korupsi di bidang pendidikan - atau ada juga? Memang kalau ada koruptor di bidang pendidikan mereka berarti adalah kriminal yang paling jahat karena mereka tidak hanya mencuri harapan kita zaman kini tetapi juga mencuri masa depan bangsa. Malaysia membagi 25% dari anggaran negara untuk pendidikan, dan Thailand lebih banyak lagi.

Zaman dulu saya sudah sering mengikuti kegiatan proyek untuk meningkatakan mutu pendidikan di lapangan. Kelihatannya penataran untuk meningkatkan kemampuan guru dulu biasnya hanya percuma karena gurunya sering tidak didukung oleh sistem managemen sekolah dan keadaan kesejahteran di lapangan (hanya menjadi kegiatan DatangDudukDiamDuit-D4). Guru di kota besar, di luar kelas masih terpaksa menggunakan waktu yang seharusnya dibagi untuk persiapan bahan pengajar untuk mencari makan. Mereka juga harus membatasi pengeluaran tenaga di siang hari supaya masih dapat bekerja malam - tenaga dan semangat mengajar siang berati juga berkurang (soal ini sering diakui kepada saya).

Zaman sekarang ada paradigma baru dan banyak sekolah sudah mulai menjalankan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pelajaran Kontekstual (PAKEM) secara mandiri, atau oleh bantuan dari Pemerintah Daerah, atau dari bantuan Proyek seperti MBE Project.

MASYARAKAT PENAJAM JANGAN JADI PENONTON

	MENJELANG Penilaian II Adipura yang diperkirakan akhir Maret atau awal April 2011 ini sejumlah instansi termasu Tim Penggerak PKK Penajam Paser Utara dipimpin Hj Andi Roslina Harahap menekankan kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut mendukung program kebersihan, yang kini naik dari peringkat 8 tahun lalu menjadi peringkat 5 tahun ini. “Saya menekankan kepada aparat pemerintahan ditingkat Kelurahan, RT hingga masyarakat dan rumah tangga yang berada diwilayah yang menjadi titik pantau penilaian II Adipura 2011 ini agar proaktif, mendukung aksi bersih lingkungan yang kini dimotori Bidang Kebersihan dan Pertamanan DPU dan Kimpraswil,” kata Hj Andi Roslina Harahap, kemarin. Dia menyesalkan pada saat ada kegiatan gotong-royong membersihkan sejumlah tempat-tempat konsentrasi sampah yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, masyarakat sekitar terkesan hanya menonton saja. “Saya harapkan kepada kita semua, termasuk rumah tangga dan pemukiman dan warganya agar menanamkan sikap rasa turut memiliki Kabupaten Penajam Paser Utara ini agar semangat kebersihan itu tetap terpelihara dan terjaga, sehingga selalu tercipta lingkungan bersih indah nyaman dan asri.

DPD KNPI dianggap Demisioner

	PENAJAM-Dualisme kepemimpinankepengurusan organisasi berbasis pemuda Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) tingkat pusat, berimbas ke Penajam Paser Utara. Saat ini, kepengurusan DPD KNPI Penajam Paser Utara dibawah kepemimpinan Abdul Rauf dianggap demisioner, menyusul dibentuknya pengurus caretaker DPD KNPI Penajam Paser Utara pimpinan Rudiansyah. “Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Provinsi KNPI Kaltim versi Kongres Ancol di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan pada 19–20  Desember  2011. Selanjutnya kami selaku Pengurus Caretaker DPD KNPI  Kabupaten Penajam  Paser Utara menindaklanjuti hasil keputusan Musprov yang konstitusional,” kata Rudiansyah, kemarin. “Hal ini perlu kami lakukan guna mengembalikan dan meluruskan marwah perjuangan pemuda yang tergabung dalam KNPI . Keberadaan DPD KNPI Penajam Paser Utara yang sampai saat ini masih meligitimasi dan berkoordinasi dengan DPD KNPI Kalimantan Timur  versi Kongres Bali yang telah dibekukan, adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi,” ujarnya. Ditegaskannya, caretaker ini dibentuk bukan untuk memecah belah persatuan pemuda melainkan lebih pada  meluruskan prinsip–prinsip organisasi yang konstitusional. Ada tujuh anggota caretaker. Rudiansyah dibantu Sekretaris Irawan Heru Suryanto, dan anggota Hendri Sutrisno, Bambang Muryanto, Hamzah, Mochammad Nasir.

BANGSA DI TAPAL BATAS

Ketika bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menyambut Proklamasi Kemerdekaan pada tahun ini, ada kejadian ”kecil” yang menarik tetapi sekaligus memalukan. Dalam kejadian yang ditayangkan MetroTV pada 8 April 2008 malam itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah karena beberapa pejabat yang mendengarkan pidatonya ternyata tidur pulas.
Mungkin beberapa pejabat itu tidur (atau tertidur) karena letih, bosan, atau karena nyamannya udara dalam ruangan berpenyejuk udara, atau karena alasan manusiawi lainnya. Kendati demikian, tidur di hadapan presiden dapat dipandang sebagai peristiwa yang tidak biasa. Tidur seperti itu bisa mencerminkan terserapnya seluruh kehidupan individu pada semata diri sendiri (self-absorbtion).
Kejadian kecil itu kita hayati sebagai kejadian besar ketika kita memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menyambut Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dengan kesadaran betapa para politikus, pejabat publik, dan warga bangsa di negeri ini juga diresapi fenomena absorbsi-diri. Bukankah kenyataan hidup hamparan warga bangsa ini kini ditandai secara tandas oleh kebiasaan efektif mereka untuk hidup bagi diri sendiri, mengutamakan keuntungan untuk diri sendiri, tak memikirkan nasib orang-orang lain, serta memanipulasi, mengeksploitasi, dan menindas orang- orang lain demi keuntungan diri sendiri? Inilah absurditas yang dihidupi terus oleh warga bangsa ini.
Absurditas itu terwakili oleh pertanyaan, ”Bagaimana orang- orang yang mengaku sebagai warga sebuah bangsa justru mengejawantahkan tindakan-tindakan nyata yang menandaskan bahwa mereka tidak mengakui pentingnya berbagi dengan sesama mereka yang sebangsa, tidak memikirkan kepentingan seluruh warga bangsa, dan tidak berbuat nyata untuk kesejahteraan seluruh rakyat?”
Absurditas itu terkuak jelas dalam kebiasaan mengorupsi uang yang mestinya diperuntukkan penyejahteraan rakyat, dalam kebiasaan pejabat memperkaya diri sendiri melalui jabatan publik yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk digunakan demi menyejahterakan rakyat. Juga kebiasaan mempraktikkan nepotisme dalam berbagi rezeki, kesempatan, dan jabatan, serta dalam kebiasaan memperlakukan orang-orang tertentu sebagai ”kelompokku” atau ”orang-orang kita” sembari memperlakukan orang-orang lain sebagai ”bukan kelompokku” atau ”bukan orang- orang kita”.
Hakikat memperingati Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan adalah merayakan proses menyatunya hamparan luas orang ke dalam sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Sungguhkah kenyataan hidup kebangsaan Indonesia kini masih mengandung kelayakan yang memadai untuk memperingati proses itu?
Dipinjamkan rakyat
Kini kita justru melihat betapa cara warga bangsa ini memandang dan mengalami kehidupan nyata hari demi hari begitu sem- pit, terbatas, hanya selebar diri sendiri. Tata pandang dunia (worldview) tersebut bagaikan sebuah ruang yang besarnya hanya sebatas diri sendiri, tak memberikan kemungkinan bagi kehadiran orang-orang lain dan ”dunia lain”.
Tata pandang dunia yang sangat sempit itu makin terkuak jelas setiap kali para politikus, pejabat, dan warga bangsa di negeri ini melakukan kegiatan yang ujung akhirnya adalah kekuasaan dan uang. Salah satu contoh telak dan aktual adalah beberan perilaku para politikus, pejabat, dan warga bangsa dalam rangkuman kegiatan menyongsong pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden serta wakil presiden tahun depan.
Dapat dirasakan betapa bangsa ini sedemikian lemah di hadapan kekuasaan dan uang. Kebiasaan menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti digdaya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri begitu kuat, sedangkan tanggung jawab serta keniscayaan untuk menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti yang dipinjamkan oleh rakyat untuk menyejahterakan seluruh warga bangsa tanpa kecuali begitu lemah.
Seyogianya peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan tidak dihayati sebagai hura-hura emosional yang kosong belaka. Keduanya lebih patut dialami sebagai peringatan betapa kita niscaya mengatasi kebiasaan menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti digdaya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri, dan menggantinya dengan kebiasaan baru untuk menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti yang dipinjamkan oleh rakyat untuk menyejahterakan seluruh warga bangsa Indonesia tanpa kecuali.
Peringatan itu bukan main- main. Absurditas absorbsi-diri menjadikan bangsa ini sebagai “bangsa di tapal batas” (a borderline nation), yaitu bangsa yang berada pada tapal batas tipis antara ”tetap ada” dan ”sedang sir- na”. Makna kontekstualnya: Kita sedang berada pada tapal batas tipis antara ”bangsa Indonesia yang tetap ada” dan ”bangsa Indonesia yang sedang sirna”. Agar bangsa Indonesia tetap ada (dan bertumbuh kembang), para politikus, pejabat, dan hamparan warga bangsa ini jangan terus menghidupi absorbsi-diri yang picik. Mereka niscaya keluar dari penjara sempit yang hanya selebar diri sendiri dan berbuat sebanyak mungkin bagi perwujudan kesejahteraan seluruh warga bangsa tanpa kecuali.

AGAMA ISLAM, TERTINGGI DALAM FALSAFAH PERJUANGAN MASYARAKAT BUTON

Masyarakat Buton yang dikenal memiliki prinsip hidup yang kuat sudah terpatri sejak zaman kesultanan. Bahkan, fanatisme yang digambarkan dalam falsafah hidup juga telah menjadi modal dalam menata sendi sendi peri kehidupan.
Bagaimana Buton yang dikenal dengan seribu satu misteri dalam prinsip hidup menjadi sebuah sumber kekuatan dalam menangkal berbagai bentuk rintangan?.  Bagaimana falsafah Hidup masyarakat Buton sehingga menjadi sebuah sumber kekuatan dalam segala sisi kehidupan?
.
Dalam sejarah perjuangan masyarakat Buton sejak peralihan Kerajaan menjadi Kesultanan, banyak rintangan yang dihadapi.
Kekalahan panglima Perang Tobelo (La Bolontio) oleh Sultan Buton I Murhum atau Laki Laponto menjadi titik nol sejarah lahirnya Kesultanan Buton sejak lehadiran Syaikh Maulana Sayid Abdul Wahid mengajarkan Syariat Islam di negeri Butuuni pada abad ke-13.
Penobatan Murhum sebagai Sultan I yang menandai peri kehidupan berlandaskan Islam tidak serta merta berjalan mulus.
Kekalahan Labolontio menuai dendam Kesultanan Ternate untuk menuntut balas. Kondisi ini tercatat dalam lembaran sejarah Buton di masa pemerintahan Sultan I Murhum yang dilantik pada tahun 1558 yang sebelumnya telah dilantik menjadi raja ke-6 pada 1538. Kala itu Sultan Murhum mengumumkan keadaan ‘Berkabung’ bagi negeri Buton yang dikenal dengan “Ya Barataamo yo Lipu” artinya negeri dalam keadaan genting atau darurat.
Peristiwa ini ditandai dengan kehadiran pasukan Tobelo dari kesultanan ternate yang ingin menggempur Buton dibawah pimpinan Sultan Baabullah. Di saat yang bersamaan Buton juga tengah menghadapi ancaman dari Kapal Perang Belanda.
Pasukan ternate ketika itu telah mengelilingi perairan sebelah utara Buton yang kini diabadikan dengan nama sebuah daerah yakni “Labuantobelo” artinya pelabuhan pasukan perang Tobelo.
Kondisi darurat itulah yang mengilhami terbentuknya 4 kerajaan Barata yang memperkuat barisan pertahanan Buton yakni Kaledupa, Tiworo, Muna dan Kulinsusu. Empat kerajaan barata ini diberi hak otonom untuk menangkal setiap serangan musuh yang dipimpin seorang Lakina (pemimpin setingkat raja).
Pada saat itu pula Sultan mengangkat dua orang kepala angkatan perang (Kapitalau) yang diberi tugas mengamankan kawasan barat (Kapitalau Sukanaeyo) dan timur (Kapitalau Matanaeo). Kapitalau Matanaeo diangkat La Kabaura dan Kapitalau Sukanaeyo diangkat Ketimanuru.
Di satu sisi, Buton menghadapi ancaman dari Tobelo dan di sisi lain juga menghadapi serangan dari Belanda. Saat itulah Sultan juga mengumandangkan beberapa untaian kalimat yang dikenal sebagai Falsafah Perjuangan Islam Buton yakni “Yinda Yindamo Arataa somanamo Karo artinya Korbankan harta demi keselamatan jiwa”, Yinda Yindamo karo somanamo Lipu artinya Korbankan Jiwa demi keselamatan negara”, Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara artinya Korbankan negeri demi keselamatan pemerintah” dan Yinda Yindamo sara somanamo Agama artinya korbankan pemerintah demi keselamatan Agama”. Agama menempati posisi tertinggi setelah pemerintah, negeri, jiwa dan harta.
Dalam berbagai literatur sejarah menjelaskan, jika kejayaan Negeri Buton tetap dipertahankan agar seluruh pemimpinnya mengedepankan persaudaraan. Sebab, dengan persaudaraan akan muncul persatuan dan kesatuan. Ada pula yang mengharapkan bahwa setiap pemimpin di negeri Buton untuk mengedepankan Agama dalam menjalankan pemerintahan. Dengan cara tetap menyelaraskannya dengan tetap menjunjung tinggi budaya yang bernafaskan Islam.
Itulah sebabnya, Buton dan seluruh masyarakatnya meyakini jika kekuatan yang maha dahsyat hanya dari Sang Pencipta. Hal ini dapat diperoleh dengan semangat persaudaraan yang menyeimbangkan penerapan Budaya lokal warisan leluhur dalam nuansa Islam sebagaimana para pendahulu negeri ini menata kehidupan dengan bentuk pemerintahan Kesultanan yang identik dengan Islam. Oleh sebab itulah faktor Agama menjadi hal yang paling utama dalam falsafah perjuangan masyarakat Buton